Jakarta, 23 April 2021
Situasi kasus malaria di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2010 sampai 2020.
Pada 2010 kasus positif malaria di Indonesia mencapai 465,7 ribu, sementara pada 2020 kasus positif menurun menjadi 235,7 ribu. Tak hanya itu, penurunan kasus malaria juga diikuti dengan penurunan Annual Parasite Incidence (API) yang pada 2010 mencapai 1,96 dan 2020 mencapai 0,87.
Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes Dr.dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS mengatakan di Indonesia, dewasa ini penanggulangan malaria menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Tampak adanya kecenderungan penurunan yang bermakna dari jumlah kasus positif malaria dan API (Annual Paracite Incidence) yang dilaporkan tahun 2010-2020.
“Namun, penurunan ini cenderung stagnan di tahun 2014 sampai 2019. Akan tetapi, secara keseluruhan terjadi penurunan kasus malaria di hampir seluruh provinsi di Indonesia dari tahun 2015-2020,” kata dr. Maxi.
Di sisi lain, jumlah wilayah di Indonesia yang berhasil melakukan eliminasi malaria bertambah. Pada tahun 2019 kabupaten/kota yang berhasil mengeliminasi malaria sebanyak 300, di tahun 2020 bertambah menjadi 318.
Berdasarkan capaian endemisitas per provinsi tahun 2020 terdapat 3 provinsi yang telah mencapai 100% eliminasi malaria, antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali). Sementara provinsi dengan wilayahnya yang belum mencapai eliminasi malaria yakni Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Tahun 2020 masih ada 23 kabupaten/kota yang endemis malarianya masih tinggi, 21 kabupaten/kota endemis sedang, dan 152 kabupaten/kota endemis rendah.
Banyak upaya yang dilakukan dalam mencapai eliminasi malaria, antara lain dengan advokasi antar kepala daerah baik bupati/walikota dengan gubernur. Pencegahan malaria dilakukan dengan membagikan kelambu dan dilakukan pemantauan penggunaannya.
Pemerintah juga menyediakan obat antimalaria dan perluasan penemuan dini malaria, meningkatkan kapasitas SDM kesehatan dan kerja sama lintas program dan organisasi profesi.
Untuk mencapai Indonesia Bebas Malaria 2030 atau Eliminasi Malaria Nasional pemerintah pada tahun 2021 mentargetkan sebanyak 345 kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. Untuk mencapai target ini, perlu dilakukan intensifikasi pelaksanaan penanggulangan malaria secara terpadu dan menyeluruh.
Pencapaian Indonesia Bebas Malaria 2030 didahului dengan pencapaian daerah bebas malaria tingkat Provinsi dan sebelum itu seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus sudah mencapai bebas malaria.
“Dewasa ini, sebagian besar kabupaten/kota di wilayah Jawa–Bali telah mencapai elminasi malaria. Dalam mencapai Indonesia bebas malaria tahun 2030, Indonesia dibagi menjadi 5 Regional dan Regional Jawa-Bali adalah regional pertama yang ditargetkan untuk diverifikasi status eliminasi malaria nya oleh WHO pada tahun 2023,” ucap dr. Maxi.
Hingga saat ini masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis Dr. drh. Didik Budijanto, M.Kes mengatakan beberapa tantangan yang menjadi perhatian adalah bagaimana menurunkan penemuan kasus malaria aktif atau pasif.
Ia menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yakni melalui pemeriksaan malaria dengan menggunakan tes diagnostik cepat (RDT), distribusi kelambu, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan.
“Tak hanya itu, ada beberapa daerah endemis yang masyarakatnya menganggap bahwa malaria adalah penyakit yang biasa sehingga menyebabkan kurang perhatian dari masyarakat. Ini memberikan kami suatu informasi kepada masyarakat bahwa meskipun malaria ini bisa dicegah dan diobati tetapi juga dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu konsep bagaimana mencegah pada masyarakat supaya tidak terjadi penyakit ini menjadi tantangan tersendiri,” katanya.
Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2)
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
drg. Widyawati, MKM
